 |
| angkot dekat tugu kujang Bogor |
Satu lagi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Pansus Transportasi DPRD Kota Bogor. Selain kemacetan yang terjadi di beberapa titik dan operasional angkutan umum yang tidak teratur, kehadiran sejumlah terminal bayangan di beberapa titik di kota itu turut menyumbang kemacetan.
Permasalahan ini tentunya harus segera dicari solusinya, agar manajemen lalu lintas Kota Bogor lebih baik. Terminal bayangan ini, dengan mudahnya dapat dijumpai di beberapa titik seperti di Warung Jambu, Tugu Kujang, mawar, Kapten Muslihat, Empang dan di depan Bogor Trade Mall.angkot jurusan Merdeka-Ciparigi tampak ngetem di Warung Jambu. Jalur ekonomi strategis itu dijadikan terminal bayangan oleh sebagian besar pengemudi angkutan kota (angkot). Sopir-sopir angkot dengan seenaknya ngetem di jalur tersebut. Pemandangan seperti ini terjadi setiap hari. Anehnya, meski ada pos polisi di sana, kesemrawutan masih terjadi.
Kesemrawutan akibat angkot yang ngetem sembarangan, dikeluhkan sejumlah warga. Mereka mengeluh jarang menemui petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor yang turun ke lapangan, untuk mengurangi kesemrawutan di Warung Jambu. ''Minimal ada petugas yang ngatur lalu lintas sehingga tidak semrawut,'' kata Yudha (40 tahun) warga Indraprasta, Selasa (6/7).
Permasalahan ini tentunya harus segera dicari solusinya, agar manajemen lalu lintas Kota Bogor lebih baik. Terminal bayangan ini, dengan mudahnya dapat dijumpai di beberapa titik seperti di Warung Jambu, Tugu Kujang, mawar, Kapten Muslihat, Empang dan di depan Bogor Trade Mall.angkot jurusan Merdeka-Ciparigi tampak ngetem di Warung Jambu. Jalur ekonomi strategis itu dijadikan terminal bayangan oleh sebagian besar pengemudi angkutan kota (angkot). Sopir-sopir angkot dengan seenaknya ngetem di jalur tersebut. Pemandangan seperti ini terjadi setiap hari. Anehnya, meski ada pos polisi di sana, kesemrawutan masih terjadi.
Kesemrawutan akibat angkot yang ngetem sembarangan, dikeluhkan sejumlah warga. Mereka mengeluh jarang menemui petugas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor yang turun ke lapangan, untuk mengurangi kesemrawutan di Warung Jambu. ''Minimal ada petugas yang ngatur lalu lintas sehingga tidak semrawut,'' kata Yudha (40 tahun) warga Indraprasta, Selasa (6/7).
Kehadiran petugas, sambung Yudha, dibutuhkan terutama untuk mengatasi angkot yang ngetem seenaknya di pinggir jalan. ''Silakan saja para sopir angkot mencari penumpang, tapi tidak menjadikan sisi jalan sebagai terminal bayangan,'' ujarnya.
http://www.republika.co.id
itu baru sepenggal jalanan macet di kota bogor bagaimana dengan lokasi lain yang tidak jauh berbeda dengan daerah tersebut, maka setelah mencari di berbagai referensi yang ada saya mencoba menelaah.
Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang
memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan.
memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan.
Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti
batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara
0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5.
batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara
0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5.
Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang
bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp
4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00.
bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp
4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00.
Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur
Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi
kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk.
Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki
lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara
Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum.
Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan
kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan
mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda.
kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk.
Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki
lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara
Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum.
Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan
kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan
mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda.
Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa
sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini
dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu
kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum.
Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya
Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada
di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk
kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota.
sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini
dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu
kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum.
Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya
Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada
di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk
kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota.
Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti
pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat
terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang
tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi
bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu
dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang.
pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat
terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang
tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi
bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu
dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang.
Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau
penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan
utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka
kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek.
Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda.
penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan
utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka
kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek.
Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten
Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar